Terkait Isu Referendum di Aceh Beberapa Waktu Lalu, Apa Sebenarnya Isi MoU Helsinki?

Terkait Isu Referendum di Aceh Beberapa Waktu Lalu, Apa Sebenarnya Isi MoU Helsinki?

NASIONALACEH.com, Jakarta – Pernyataan Referendum yang dilontarkan oleh Muzakir Manaf yang merupakan Eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka sempat menggemparkan seluruh rakyat Indonesia beberapa waktu lalu.

Namun, seperti yang dibertiakan oleh beberapa media bahwa Eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf telah mengklarifikasi soal ajakan referendum bagi rakyat Aceh dan mengaku ajakan mengikuti jejak Timor Timur itu dilakukannya secara spontan.

Muzakir Manaf memastikan bahwa rakyat Aceh pro NKRI.

Di samping itu sosok yang biasa disapa Mualem ini sempat mengungkit soal isi Perjanjian MoU Helsinki.

Dia mengatakan bahwa statementnya terkait referendum Aceh diucapkan secara spontan.

Dia mengucapkan usul referendrum Aceh itu di acara haul Teungku Hasan Muhammad Ditiro sekaligus buka puasa bersama di Banda Aceh, Senin (27/5/2019).

Dilansir dari detikcom "Saya lakukan hal tersebut secara spontan kebetulan pada event peringatan haul meninggalnya Teungku Hasan Muhammad Ditiro (Wali Nanggroe Aceh)," kata Muzakir Manaf yang juga merupakan ketua Partai Aceh itu.

Dia juga berharap butir-butir perjanjian perdamaian Helsinki yang diteken antara GAM dan pemerintah Indonesia yang belum sesuai dituntaskan ke depan. Selain itu, Mualem berharap Aceh lebih maju. 

"Saya berharap Aceh ke depan harus lebih maju, membangun provinsi Aceh dalam bingkai NKRI," bebernya.

"Hal-hal lain yang menurut saya belum sesuai pasca-MoU Helsinki akan saya buat, sendiri guna menuntaskan semua butir-butir MoU Helsinki ke depan," imbuhnya. 

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto juga sempat menggelar rapat khusus menanggapi wacana yang dilempar oleh Muzakir. Seusai rapat, Wiranto menegaskan NKRI tak lagi mengenal referendum.

"Tadi memang kita mengadakan pertemuan, rapat, koordinasi yang membahas masalah adanya gerakan referendum terutama di Aceh. Jadi tadi yang terpenting adalah yang saya sampaikan bahwa masalah referendum itu sebenarnya dalam khazanah hukum positif di Indonesia sudah selesai, nggak ada. Karena beberapa keputusan-keputusan baik Tap MPR maupun UU sudah membahas sebelumnya dan sudah ada pembatalan," kata Wiranto di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Wiranto menyebut soal Tap MPR Nomor 8 Tahun 1998 yang mencabut UU Nomor 4 Tahun 1993 tentang Referendum. Eks Panglima ABRI itu juga menyebut UU Nomor 6 Tahun 1999 yang mencabut UU Nomor 5 tentang Referendum.

"Jadi ruang untuk referendum dalam hukum positif di Indonesia sudah tidak ada. Jadi nggak relevan lagi, apalagi kalau kita hadapkan kepada internasional court yang mengatur tentang masalah ini, ini juga nggak relevan," ujar Wiranto.

Sementara itu, Kemendagri juga sempat angkat bicara terkait wacana referendrum Aceh yang digulirkan oleh Muzakir. Senada dengan Wiranto, Kemendagri mengatakan dalam perjanjian Helsinki antara GAM dan Pemerintah RI, tidak dikenal istilah referendum.

"Kalau referendum jelas salah, fatal. Karena di dalam MoU Helsinki tidak dikenal istilah 'referendum'. Sehingga apa yang disampaikan Pak Mualem (Muzakir Manaf) tidak benar dan tidak perlu dibesar-besarkan," tegas Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di Kantor Kemendagri, di Jalan Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6/2019).

Lantas, apa dan bagaimana isi dari perjanjian Helsinki tersebut? 

Perjanjian Helsinki merupakan nota kesepahaman damai antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Perundingan damai itu dicetuskan oleh Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Perjanjian itu diteken pada 15 Agustus 2005.

Lantas, perjanjian tersebut diteken oleh Indonesia dan GAM. Indonesia diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin dan Pimpinan GAM Malik Mahmud. Sedangkan saksinya dan adalah Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari selaku fasilitator negoisasi. 

Dalam dokumen tersebut tak ada sama sekali poin yang memuat soal referendum. Namun, dijelaskan bahwa jika ada klaim-klaim yang tak tuntas, bisa diselesaikan melalui Komisi Bersama Penyelesaian Klaim (KBPK). 

"Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan," seperti yang tertulis dalam dokumen tersebut. 

Perjanjian Helsinki pun mengakhiri konflik antara Aceh dengan Indonesia yang berlangsung selama hampir 30 tahun. Butir-butir kesepahaman ini kemudian dituangkan/diturunkan dalam UU No 11/2006 tentang Pemerintah Aceh.

Selain itu, disebutkan bahwa Aceh memiliki wewenang untuk menjalankan semua sektor publiknya. Namun, untuk urusan hubungan luar negeri, pertahanan, urusan fiskal, dan urusan hukum masih jadi wewenang Indonesia. 

"Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi," lanjut isi dokumen itu. 

Kemudian dokumen perjanjian Helsinki ini juga memuat enam pokok butir kesepakatan. Terdiri atas penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh, Hak Asasi Manusia (HAM), amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan misi monitoring Aceh dan penyelesaian perselisihan.



Sumber: detikcom

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel