
UKT Tak Ada Kejelasan, Mahasiswa Mengadu ke DPRK Aceh Barat
12 June 2020
Edit
NASIONALACEH.com
| MEULABOH – Pasca aksi demonstrasi mahasiswa Aceh Barat untuk menuntut
keringanan uang kuliah yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa (GERAM) Peduli
Kampus, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat langsung menerima
keinginan mahasiswa tersebut untuk beraudiensi dan difasilitasi langsung oleh
Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Barat (IPELMABAR) Banda Aceh, Jumat (12/06/2020).
Juru Bicara GERAM, Sulthan Alfaraby, membenarkan bahwa pasca
aksi demonstrasi waktu lalu, pihaknya langsung mengadukan hal ini kepada
IPELMABAR selaku paguyuban di Aceh Barat dan kemudian melahirkan beberapa
kesepakatan, yaitu menuntut DPRK Aceh Barat untuk mendesak kampus agar
merealisasikan beberapa poin tuntutan sesegera mungkin, apakah itu nantinya
kampus harus berunding dengan pihak kementerian atau pihak terkait lainnya demi
merealisasikan hak mahasiswa secepat mungkin.
"Benar, kita langsung berkoordinasi dengan IPELMABAR
agar bersama-sama menuntut kampus. Semoga kampus bisa berunding dengan pihak
kementerian atau pihak lainnya agar mereka mengetahui bahwa mahasiswa sudah
merasa kecewa. Uang kuliah dibayar penuh, fasilitas tak terpakai, kuota
internet beli sendiri dan jaringan tidak memadai. Ini memang harus segera
dipandang serius oleh berbagai pihak, jangan mementingkan perut sendiri.
Matinya pendidikan maka matinya peradaban", tegasnya.
(Kronologi Aksi Hingga Diamankan Polisi)
Pada hari Jumat 05 Juni 2020 tepatnya pukul 09.00 WIB,
beberapa mahasiswa datang tiba-tiba untuk melakukan aksi demonstrasi dengan
mengendarai mobil pick up dan mengikuti protokol kesehatan. Aksi tersebut
diadakan di depan Gedung DPRK Aceh Barat dan kemudian berlanjut ke Simpang
Pelor Kota Meulaboh. Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap seluruh
pemangku jabatan di kampus atas leletnya dalam menampung aspirasi mahasiswa.
Namun, tak lama kemudian mereka dibubarkan dan diamankan oleh kepolisian karena
aksi tersebut diduga melanggar ketentuan sebab diadakan di tengah pandemi
Covid-19. GERAM pun mengancam akan membawa massa dengan jumlah yang lebih
besar.
(GERAM Langsung Berkoordinasi dengan IPELMABAR)
Pasca diamankan oleh kepolisian, GERAM langsung
berkoordinasi dengan Presidium IPELMABAR, Sanusi dan Hafrizal, yang kebetulan
saat itu berada di sekitar Kota Meulaboh untuk bersama-sama menuntut DPRK Aceh
Barat agar bisa menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pihak kampus. Selain
menuntut kampus, IPELMABAR juga mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
terkait fasilitas untuk mahasiswa.
Adapun poin-poin tuntutan tersebut adalah:
1. IPELMABAR meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) Aceh Barat harus mendesak seluruh kampus di wilayah Aceh Barat dan Banda
Aceh untuk memberikan transparansi terkait rincian data penggunaan Uang Kuliah
Tunggal (UKT) mahasiswa selama pandemi Covid-19.
2. IPELMABAR Mendesak
Pemerintah Aceh Barat dan DPRK Aceh Barat agar segera memperbaiki akses
jaringan internet di seluruh wilayah
Aceh Barat dan tidak terkecuali di
wilayah - wilayah terpencil dan pedalaman untuk memudahkan perkuliahan secara
daring.
3. IPELMABAR meminta DPRK Aceh Barat mendesak seluruh kampus
di wilayah Aceh Barat dan Banda Aceh untuk memberikan subsidi UKT untuk
semester Ganjil tahun 2020 bagi
mahasiswa yang terkena imbas Covid-19 sesuai dengan tingkatan ekonomi yang
dimiliki.
4. IPELMABAR mendesak Pemerintah Aceh Barat dan DPRK Aceh
Barat dalam hal transparansi anggaran dana Covid-19 dan meminta kejelasan
terkait bantuan dana Covid-19 kepada mahasiswa dan santri Aceh Barat yang
berada di luar daerah.
Ketua Umum IPELMABAR, Sanusi, membenarkan bahwa tuntutan
mereka adalah untuk meneruskan aspirasi dari mahasiswa Aceh Barat. Selama ini,
pihaknya juga mengaku banyak menerima keluhan dari mahasiswa dalam menjalani
perkuliahan.
"Benar, kami meneruskan aspirasi mahasiswa ke DPRK. Ini
juga sebagai bentuk kepedulian kami terhadap putera-puteri Aceh Barat yang
sedang melanjutkan studinya di kampus. Saat pandemi Covid-19, banyak mahasiswa
yang mengadu dan mengeluh kepada IPELMABAR terkait permasalahan kuliah daring.
Paling banyak itu masalah keterbatasan internet di daerahnya. Kami harap,
seluruh elemen pemerintah segera mengambil sikap akan hal ini karena pandemi
Covid-19 belum diketahui kapan akan berakhir", tutupnya.